"Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten p0rn0grafi dan kekerasan tanpa kontrol sedikit pun. Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia, jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat," ungkap Sekjen ICMI Jafar Hafsah dalam keterangan pers, Selasa (7/6/2016).
"Beberapa waktu lalu Google dan Youtube berhasil memblokir, menghapus, dan menekan berita dan video radikalisme, mengapa pada saat ini Google dan Youtube enggan untuk menghapus konten-konten mereka yang berbau p0n0grafi dan kekerasan," kritiknya.
Rekomendasi ICMI ini, lanjut Jafar, diperkuat oleh kondisi belakangan ini. Hampir semua pelaku p0rn0grafi dan kejahatan sekksual mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan p0rn0 yang bersumber dari mesin pencari Google dan YouTube yang sangat mudah diakses, baik melalui komputer atau pun telepon genggam.
Pemberantasan konten internet harus secara revolusioner termasuk untuk menutup Google dan YouTube untuk tayang di Indonesia jika mereka menolak pemblokiran.
Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI pada situs YouTube dan Google, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut, namun yang memprihatinkan, konten p0rn0 merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama dan sosial politik.
"Teknologi informasi semakin maju di Indonesia, tapi kita tidak mengantisipasi secara serius dampak negatif dari kemajuan teknologi itu, dari sosial, masyarakat dan perubahan gaya hidup, yang mungkin ditimbulkan," jelas Jafar.
"Negara harus hadir pada persoalan yang sangat mendasar ini. Harus ada peraturan dan per undang-undangan yang tegas untuk mengatur permalahan tersebut. Begitu pula adanya sosialisasi dan pengawasan tegas kepada industri dunia maya," tambahnya
Pertimbangan lainnya, situs-situs Google, YouTube, Twitter dan Facebook, telah mendapatan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun untuk pembangunan Indonesia. Ini tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak.
Terkait konten-konten internet dan teknologi informasi tersebut, ICMI menyatakan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar sudah saatnya berdaulat dengan memiliki mesin pencari dan sosial media sendiri yang merupakan buatan anak bangsa sendiri.
"Saya yakin, inovator Indonesia mampu membuat mesin pencari seperti Google dan Youtube yang lebih baik. Tentu dengan dukungan pemerintah," pungkas Jafar. via news detik
padahal semua mesin pencari sudah ada cara memblokir konten yang tidak kita senangi, lalu salah mesin apa salah orang ya ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar